Rencana Penghapusan Tenaga Honorer 2023, Menuai Polemik Prokontra

PESAWARAN - Rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang, menuai polemik. Prokontra atas rencana tersebut terus bergulir. Tak terkecuali di lingkup pemerintah daerah.

Menanggapi rencana tersebut, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan pemerintah daerah sampai saat ini masih sangat membutuhkan tenaga honorer. Mulai dari tenaga kesehatan, pendidikan hingga yang bertugas di sejumlah instansi organisasi perangkat daerah.

Baca juga: Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Percepatan Reforma Agraria

"Itukan baru wacana dari Kemenpan RB. Kalau saat ini kita belum menerima petunjuk pelaksana maupun Petunjuk teknis. Jika keputusan ini benar diambil, saya hanya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan sisi kemanusian dan sisi kebutuhan daerah, karena sampai saat ini tenaga honorer masih sangat kita butuhkan, " kata Dendi, Minggu (30/1/2022).

Dia melanjutkan, kalau pun tenaga honorer dihapuskan dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), maka perlu dipertimbangkan dari sisi ketersediaan anggaran daerah. Menurut dia, anggaran daerah belum mampu mengakomodir peralihan seluruh tenaga honorer menjadi PPPK.

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

"Kalau pemerintah pusat ingin mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK, tentu ada konsekuensi terkait anggaran yang harus dikeluarkan. Kalau pengangkatan tersebut dibebankan ke daerah tentu kami tidak mampu, " tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran Sunyoto mengatakan, saat ini jumlah tenaga honorer di kabupaten setempat mencapai dua ribuan.

Baca juga: Ilham Bintang: Waspada Presiden, Pastikan Itu Big Data atau Big Lies?

"Tenaga honorer kita dari seluruh instansi, kurang lebih 2.432 tenaga orang, " katanya. (Agung)